Mahkama Konstitusi Ungkap Alasan Percepat Umumkan Hasil Gugatan Pilpres 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap alasan hasil putusan sengketa Pilpres 2019 akan dibacakan Kamis (27/6). Jadwal itu dimajukan dari batas maksimal yang diatur undang-undang pada Jumat (28/6).

Juru Bicara MK Fajar Laksono menyampaikan keputusan untuk memajukan sidang putusan mempertimbangkan aturan tata laksana sidang.

"Ada ketentuan hukum acara yang harus menyampaikan panggilan itu tiga hari sebelum sidang. Artinya, tidak bisa sekali lagi MK tiba-tiba diputuskan, oke hari ini kita mengadakan sidang, tidak bisa seperti itu," kata Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (25/6).

Baca Juga : Menkominfo Dukung Patroli Cyber Oleh Polisi di Grup WhatsApp Kamis

Fajar menyebut percepatan jadwal sidang putusan juga dilakukan karena kesiapan para hakim konstitusi. Ia menyebut para hakim yakin bisa menuntaskan kajian pada 27 Juni mendatang.

Ia mengingatkan bahwa para hakim konstitusi telah mengkaji perkara ini sejak Prabowo-Sandi menyerahkan berkas pertama kali.

"Sejak awal permohonan itu masuk, penelaahan oleh hakim konstitusi itu dilakukan. Jadi secara simultan begitu. Sehingga ya ketika sidang pemeriksaan terkahir kemarin selesai sebetulnya, sudah ada hasil penelaahan," ujarnya.

Hasil penelahan setiap hakim tersebutlah yang dibawa dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar sejak Senin (24/6).

Baca Juga : Aksi Protes Sistem Zonasi PPDB 2019 Digelar di Tugu Yogya

"Tindak lanjutnya kemudian ya majelis hakim konstitusi mengambil keputusan terhadap hal-hal yang memang harus diputuskan oleh majelis hakim dalam RPH itu," ucap dia.

MK sebelumnya telah menggelar sidang sengketa pilpres 2019 yang diajukan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Sidang digelar dalam waktu sepekan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta ahli dari para pihak. Sidang terakhir telah digelar pada 21 Juni lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait. 

Sesuai aturan dalam UU MK, sidang sengketa pilpres dibatasi dalam waktu 14 hari kerja.